GERBANGKRAKATAU.ID || LAMPUNG SELATAN — LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Selatan melalui KSM Merbau Mataram dan perwakilan masyarakat datangi kantor Inspektorat Lamsel.
Kedatangan mereka untuk melaporkan secara reami adanya dugaan pengurangan pemberian bantuan beras nasional (Bapenas) yang seharusnya 10 Kilogram, namun yang diterima beberapa masyarakat tidak sampai 10 kilogram di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram.
Hadir, selain Ketua KSM Merbau Mataram Suyono, Bendahara KSM Dedi Setiawan dan Sulaiman Ketua KSM Tanjung Bintang didampingi Kadiv Litbang GMBI Wilter Lampung Kasmin Eko Purwanto serta Sekretaris GMBI Distrik Lamsel Herman.
“Hari ini kami bersama perwakikan masyarakat KPM resmi melaporkan pengurangan bantuan beras nasional (Bapenas) kepada Inspektorat Lamsel,” ujar Ketua KSM Merbau Mataram GMBI Distrik Lamsel Suyono didampingi Kadiv Litbang GMBI Lampung Kasmin Eko Purwanto usai laporan, Senin (4/3/2024).
Menurut dia, laporan yang masukan bentuk kepedulian LSM GMBI Lampung Selatan terhadap masyarakat bawah yang dizholimi oleh pemerintah, apalagi ini menyangkut bantuan yang sudah jelas ada KPM dan jumlah yang diterima.
“Kami disini bukan kemauan pribadi, melainkan mendampingi masyarakat untuk meminta keadilan, jangan sampai persoalan bantuan Bapenas ini dimanfaatkan oknum aparatur desa, sedangkan masyarakat yang dikorbankan,” jelasnya.
Untuk itu kata dia, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera memproses dugaan temuan pengurangan bantuan beras di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram.
“Harapan kami kepada Inspektorat Lamsel dapat segera menindaklanjuti laporan kami, turun dan kreoscek dimasyarakat. Kami bawa perwakilan masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, namun termin pertama tidak mendapatkan,” tegasnya.
Dilain sisi kata dia, ada beberapa oknum aparatur desa khususnya di Tanjung Harapan menerima bantuan beras dan terdaftar juga sebagai KPM penerima PKH dan BPNT.
Sementara itu, Irban 5 Inspektorat Lampung Selatan Ikhwan Setiawan mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan dari LSM GMBI Lampung Selatan.
Namun kata dia, sebelumnya pihaknya akan menelaah laporan dan melaporkan kepada kepala Inspektorat Lampung Selatan.
“Untuk laporan sudah kami terima, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan. Untijya kita terima laporan, dan akan kitabsampaikan kepada pimpinan.
Diberitkan sebelumnya, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Merbau Mataram datangi kantor Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram.
Kedatangan Ketua KSM Merbau Mataram Suyono, Bendahara KSM Dedi Setiawan dan Sulaiman Ketua KSM Tanjung Bintang didampingi Kadiv Litbang GMBI Wilter Lampung Kasmin Eko Purwanto untuk klarifikasi terkait adanya keluhan warga atas dugaan beras bantuan yang diterima tidak sampai 10 kilogram (kg).
Kadiv Litbang GMBI Wilter Lampung, Kasmin Eko Purwanto mengatakan, pihaknya belum lama ini telah mendatangi balai desa Tanjung Harapan pada tanggal 19 Februari 2024 dan berdialog dengan Kades dan Aparatur desa.
Usai bertemu Kades Tanjung Harapan, pihaknya tidak menampik bahwa beras bantuan yang dibagikan ke masyarakat tidak sampai 10 kilogram dan ada aparatur desa penemina Bansos (PKH dan BPNT).
“Kami dari GMBI mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat terkait bantuan beras 10 Kg dari Bapanas, namun yang diterima hanya 7 kilogram, pemotongan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke KPM,” ujar Kasmin kepada media, Selasa 27/2/2024.
Menurut Kasmin, selain bantuan Bapanas, diduga beberapa aparatur desa dan kadus menerima bantuan seperti PKH dan BPNT.
Salah satunya, Kasi Pelayanan pak Tarmin Sutardi, Kaur Pembangunan Pak Rusdiyat dan Pak Pak Suminto jabatan sebagai Kadus di Desa Tanjung Harapan. Bahkan ada KPM yang mendapatkan namun tidak diberi tahu melainkan bantuannya dialihkan.
“Mereka tiga sebagai KPM penerima bansos, ketika kami tanyakan kepada Kades bahwa aparatur desa tidak boleh menerima, namun kenyataannya mereka menerima,” jelasnya. (Tim).
