Gerbangkrakatau.co.id Kota Metro-Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang telah disalurkan kemasyarakat, khususnya di Kota Metro baru-baru ini masih menjadi sorotan publik. Fakta dilapangan, bantuan untuk warga terdampak Covid-19 ditemukan ketidaksesuaian data penerima.
Bahkan, orang yang sudah meninggal pun masih tercantum sebagai penerima bantuan. Ironisnya, oknum dari Dinas Sosial setempat turut mengajukan tanpa kordinasi dari Pamong atau Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sehingga mereka kuatir akan terjadi tumpang tindih data bantuan.
Terkuaknya hal tersebut berawal dari kekecewaan warga Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro protes terhadap Pamong atau Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat karena tidak tercantum penerima bantuan sosial dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan kedepan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) dan Bantuan Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pada Kamis, (14/5) Ketua RW beserta Pamong RT setempat berkunjung kerumah salah seorang awak media yang nota bennya masih bertetangga dekat dengan pamong setempat. Kedatangan mereka guna mengklarifikasi terkait penjelasan penyaluran bantuan dari program pemerintah pusat yang telah tersalurkan.
“Kami minta bantu untuk turut menjelaskan kepada warga sehingg tidak terjadi pemikiran negatif terkait penyaluran bantuan dari pusat, “ucap Ketua RW 9, Patimi.
Patimi mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengetahui tidak sedikit warganya yang merasa kecewa karena tidak mendapat bantuan dari program BLT. “Kami tidak pilah- pilih, semua warga telah diusulkan. Namun, tetap saja warga tidak terima karena tidak terakomodir guna mendapatkan bantuan tersebut, “ujar Patimi, Kamis (14/5).
Dia pun merasa kecewa karena usulan yang telah diajukan ke Dinas terkait tidak sesuai dengan data yang ada. Bahkan, selain orang yang sudah meninggal, warga yang telah pindah pun masih tercantum sebagai penerima bantuan. Terlebih, ada pula oknum Dinas mengajukan warganya tanpa kordinasi ke pamong sehingga pihaknya kuatir terjadi tumpang tindih.
“Bagaimana tidak menjadi keresahan warga lain. Orang sudah meninggal dan orang tidak tinggal di Metro masih tercantum penerima bantuan. Sehingga kami juga menjadi kemarahan warga. Ada pula satu KK mendapat bantuan dobel dan setelah diselidiki ternyata oknum Dinas yang mengajukan,
“terangnya.
Di RW 09, kata Patimi mayoritas warga berpenghasilan rendah dan layak untuk menerima bantuan. “Saya berterima kasih ada yang membantu untuk mengklarifikasi terkait bantuan BLT. Sehingga kami tidak menjadi tudingan negatif warga, “ucap Patimi diamini sejumlah Pamong RT, 35A, RT 35B, RT 36 dan RT 37.
Ia menambahkan, di RW 09 jumlah warganya sebanyak 430 KK. “Itu sudah diusulkan. Namun yang terakomodir sebanyak 50 KK. Kami berharap agar warga yang belum menerima bantuan agar bersabar karena kami telah mengusulkan ke Dinas Sosial
agar dapat terakomodir melalui bantuan bansos dari APBD sebesar Rp 400 ribu, “tandasnya.
Hal serupa diungkapkan oleh RW 08, Rosidi. Pihaknya pun mengakui menjadi sasaran kemarahan warganya karena tidak terakomodir sebagai penerima bantuan. “Saya juga mendapat protes dari warga karena menurut mereka kami pilah pilih dalam mengajukan usulan batuan BLT tersebut. Tapi kami sebagai pamong terima saja. Namanya Pamong mau bagaimana lagi, “keluh dia.
Untuk di RW 08, ucap dia, jumlah warganya sekitar 500 KK . Namun yang mendapat bantuan dalam program BLT sebanyak 46 KK. “Telah saya usulkan semua tapi yang terakomodir sebanyak 46 KK. Bagaimana warga tidak menjadi kemarahan warga. Namun, alhamdulilah ada program bansos dari APBD. Yah mudah mudahan warganya yang belum menerima bantuan dapat terakomodir, “tandasnya.
Diketahui, rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro hari ini, Kamis (14/5) menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat setempat sebesar Rp400 ribu untuk tiga bulan kedepan ditunda penyalurannya. Belum tahu penyebabnya atas penundaan bantuan yang bersumber dari APBD setempat dengan anggaran sebesar Rp4,4 Milyar untuk 3400 Kepala Keluarga (KK). (Hermansyah)
